kekuasaan dan legitimasi negara

•      KEKUASAAN

Menurut Ibnu Khaldun:—kekuasaan negara adalah dominasi dan memerintah atas dasar kekerasan. Kekuasaan tidak dapat ditegakkan tanpa kekuatan yang menunjangnya. Kekuatan penunjang ini hanya dapat diberikan oleh solidaritas dan kelompok yang mendukungnya. Tanpa suatu kekuatan yang selalu dalam keadaan siap siaga, dan bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kepentingan bersama, maka kekuasaan penguasa tidak akan dapat ditegakkan. Kekuatan seperti itu hanya dapat ditegakkan dengan solidaritas (‘ashabiyah).Menurut Max Weber :—Kekuasaan adalah kemampuan untuk, dalam suatu hubungan sosial, melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan, dan apa pun dasar kemampuan ini”. Menurut Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan:      kekuasaan adalah suatu hubungan di mana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain ke arah tujuan dari pihak pertama.Menurut Talcott Parsons:     Kekuasaan adalah kemampuan untuk menjamin terlaksananya kewajiban-kewajiban yang mengikat, oleh kesatuan-kesatuan dalam suatu sistem organisasi kolektif. Kewajiban adalah sah jika menyangkut tujuan-tujuan kolektif. Jika ada perlawanan, maka pemaksaan melalui sanksi-sanksi negatif dianggap wajar, terlepas dari siapa yang melaksanakan pemaksaan itu. 

•      Authority & legitimacy

—      Ada beberapa pengertian yang erat kaitannya dengan kekuasaan, yaitu otoritas, wewenang (authority) dan legitimasi (legitimacy) atau keabsahan.
—Menurut Robert Bierstedt, wewenang (authority) adalah institutionslized power (kekuasaan yang dilembagakan), yaitu kekuasaan yang tidak hanya de facto menguasai, melainkan juga berhak untuk menguasai.—Menurut Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan, bahwa wewenang adalah kekuasaan formal (formal power). Dianggap bahwa yang mempunyai wewenang (authority) berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan peraturan serta berhak untuk mengharapkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturannya.    —Wewenang semacam itu bersifat deontis (dari kata Yunani deon, “yang harus”; untuk dibedakan dari “wewenang epistemis”, wewenang dalam bidang pengetahuan).

•       Macam-macam wewenang

—        Menurut sosiolog Max Weber (1864-1922) ada tiga macam wewenang, yaitu tradisional, kharismatik, dan rasional-legal.—Wewenang tradisional, berdasarkan kepercayaan di antara anggota masyarakat bahwa tradisi lama serta kedudukan kekuasaan yang dilandasi oleh tradisi itu adalah wajar dan patut dihormati.—Wewenang kharismatik, berdasarkan kepercayaan anggota masyarakat pada kesaktian dan kekuatan mistik atau religius seorang pemimpin.—Wewenang rasional-legal, berdasarkan kepercayaan pada tatanan hukum rasional yang melandasi kedudukan seorang pemimpin. Yang ditekankan bukan orangnya akan tetapi aturan-aturan yang mendasari tingkah lakunya.

•       Legitimas kekuasaan

—Legitimasi atau keabsahan adalah keyakinan anggota-anggota masyarakat bahwa wewenang yang ada pada seseorang, kelompok, atau  penguasa adalah wajar dan patut dihormati.
—Kewajaran itu berdasarkan persepsi bahwa  pelaksanaan wewenang itu sesuai dengan asas-asas dan prosedur yang sudah diterima secara luas dalam masyarakat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan prosedur yang sah.—Menurut David Easton keabsahan adalah: “Keyakinan dari pihak anggota masyarakat bahwa sudah wajar baginya untuk menerima baik dan menaati penguasa dan memenuhi tuntutan-tuntutan dari rezim itu.—Dilihat dari sudut penguasa, menurut A.M. Lipset: “Legitimasi mencakup kemampuan untuk membentuk dan mempertahankan kepercayaan bahwa lembaga-lembaga atau bentuk-bentuk politik yang ada adalah yang paling wajar untuk masyarakat itu

•      Legitimasi Materi Wewenang

—Legitimasi dapat dibedakan dari segi obyek yang memerlukan keabsahan dan dari segi kriteria menilai keabsahan itu. Dari segi obyek dibedakan antara dua pertanyaan legitimasi materi wewenang dan legitimasi subyek wewenang.—Legitimasi materi wewenang mempertanyakan wewenang dari segi fungsinya: untuk tujuan apa wewenang dapat dipergunakan dengan sah?—Wewenang tertinggi dalam dimensi politis kehidupan manusia menjelma dalam dua lembaga yang sekaligus merupakan dua dimensi hakiki kekuasaan politik; dalam hukum sebagai lembaga penataan masyarakat yang normatif, dan dalam kekuasaan (eksekutif) negara sebagai lembaga penataan efektif dalam arti mampu  mengambil tindakan.—Terhadap hukum dikemukakan pertanyaan tentang hukum yang macam apa yang boleh dianggap sah. Apakah sembarang hukum asal pernah ditetapkan? Apakah hukum harus mempunyai ciri-ciri dan sifat-sifat tertentu sehingga kita dapat membedakan antara hukum yang sah dan hukum yang tidak sah?

•      Legitimasi Subyek Wewenang

—Legitimasi subyek kekuasaan mempertanyakan apa yang menjadi dasar wewenang seseorang atau sekelompok orang untuk membuat undang-undang dan peraturan bagi masyarakat dan untuk memegang kekuasaan negara.—Menurut Magnis, pada prinsipnya terdapat tiga macam legitimasi subyek kekuasaan: (1) legitimasi religius, (2) legitimasi eliter, dan (3) legitimasi demokratis.—Legitimasi religius mendasarkan hak untuk memerintah pada faktor-faktor yang adiduniawi, jadi bukan pada kehendak rakyat atau pada suatu kecakapan empiris khusus penguasa.—Legitimasi eliter mendasarkan hak untuk memerintah pada kecakapan khusus suatu golongan untuk memerintah.—Paham legitimasi itu berdasarkan anggapan bahwa untuk memerintahi masyarakat diperlukan kualifikasi khusus yang tidak dimiliki oleh seluruh rakyat. Mereka yang memilikinya merupakan elite masyarakat dan dengan sendirinya berhak untuk memegang kekuasaan. 

•      Tiga Bentuk Legitimasi Eliter

imasi demokratis yang berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat.—Legitimasi eliter dapat dibedakan sekurang-kurangnya menjadi empat macam. Yang tertua adalah legitimasi aristokratis: secara tradisional satu golongan, kasta, atau kelas dalam masyarakat dianggap lebih unggul dari masyarakat lain dalam kemampuan untuk memimpin, biasanya juga dalam kepandaian untuk berperang.

—Tiga bentuk legitimasi eliter lainnya baru muncul di zaman modern sebagai pengganti legitimasi aristokratis yang dengan berakhirnya feodalisme tidak dipercayai lagi.—Pertama, legitimasi pragmatis: orang, golongan, atau kelas yang de facto menganggap diri paling cocok untuk memegang kekuasaan dan sanggup untuk merebut serta untuk menanganinya  inilah yang dianggap berhak untuk berkuasa. —Kedua, legitimasi ideologis modern: legitimasi ini mengandaikan adanya suatu ideologi negara yang mengikat seluruh masyarakat. Dengan demikian para pengemban ideologi itu memiliki privilese kebenaran dan kekuasaan: mereka tahu bagaimana seharusnya kehidupan masyarakat diatur dan berdasarkan monopoli pengetahuan itu mereka menganggap diri berhak untuk menentukannya.—Ketiga, legitimasi teknokratis atau pemerintahan oleh para ahli, berdasarkan argumentasi bahwa materi pemerintahan masyarakat di zaman modern ini sedemikian canggih dan kompleks sehingga hanya dapat dijalankan secara bertanggungjawab oleh mereka yang betul-betul ahli.—Bentuk dasar ketiga legitimasi subyek kekuasaan adalah legit

—

•      Kriteria Legitimasi

—Adapun kriteria-kriteria  yang dapat dipergunakan untuk menilai keabsahan suatu wewenang atau kekuasaan pada prinsipnya ada tiga kemungkinan kriteria legitimasi: legitimasi sosiologis, legalitas, dan legitimasi etis.       a. Legitimasi Sosiologis—Legitimasi sosiologis, atau lebih tepat ‘paham sosiologis tentang legitimasi’, mempertanyakan mekanisme motivatif mana yang nyata-nyata membuat masyarakat mau menerima wewenang penguasa. Atau, motivasi-motivasi manakah yang mendasari ‘keyakinan anggota-anggota masyarakat bahwa wewenang yang ada pada seseorang, kelompok, atau penguasa adalah wajar dan patut dihormati’.b. Legalitas—Suatu tindakan adalah legal apabila dilakukan sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku. “legalitas” adalah kesesuaian dengan hukum yang berlaku. Legalitas adalah salah satu kemungkinan criteria bagi keabsahan wewenang. Legalitas menuntut agar wewenang dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. Suatu tindakan adalah sah apabila sesuai, tidak sah apabila tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.c. Legitimasi Etis—Legitimasi etis mempersoalkan keabsahan wewenang kekuasaan politik dari segi norma-norma moral. Legitimasi itu muncul dalam dua konteks.—Pertama, setiap tindakan negara, entah legislatif, entah eksekutif dapat (dan harus) dipertanyakan dari segi norma-norma moral. Pemertanyaan itu merupakan unsur penting dalam pengarahan kekuasaan ke pemakaian kebijaksanaan dan cara-cara yang semakin sesuai dengan tuntutan-tuntutan kemanusiaan yang adil dan beradab.—Kedua, legitimasi etis yang menjadi pokok bahasan etika politik tidak menyangkut masing-masing kebijaksanaan dari kekuasaan politik, melainkan dasar kekuasaan politis itu sendiri. Bukan norma hukum masing-masing, melainkan sistem hukum sendiri sebagai tata tertib penataan normatif kehidupan masyarakat dipersoalkan.
—Di dalam legitimasi etis ditanyakan hukum macam apa yang secara moral, dilihat dari segi prinsip-prinsip moral, berhak untuk menuntut ketaatan dan mana yang tidak.
—Apakah kesesuaian dengan ketentuan hukum yang sudah berlaku mencukupi sebagai dasar keabsahan moral suatu undang-undang, atau isi undang-undang itu juga harus memenuhi tuntutan-tuntutan material tertentu? 

•        Pandangan Ahli tentang Legitimasi Kekuasaan Negara

1. Plato & Aristoteles—Plato dan Aristoteles, menyatakan bahwa negara memerlukan kekuasaan yang mutlak. Kekuasaan ini diperlukan untuk mendidik warganya dengan nilai-nilai moral yang rasional.—Bagi Plato, individu memiliki kecenderungan yang keras untuk bertindak atas dasar kepentingannya sendiri. Negara harus mencegah ini. Ini memang mengurangi kebebasan individu, tetapi apa boleh buat. Negara harus mengatur semuanya.—Untuk mendidik warganya, menurut Plato, negara harus dikuasai oleh para ahli pikir atau filsuf. Karena hanya filsuf yang dapat melihat persoalan yang sebenarnya dalam kehidupan, yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Filsuf melihat nilai-nilai yang abadi; filsuf dapat membebaskan diri dari “dunia lahir yang berubah dan berganti-ganti dalam gejalanya”. —Thomas Aquinas membicarakan tiga macam hukum dan hubungan yang terdapat di antara hukum-hukum itu. Pertama, adalah Lex Aeterna (“Hukum Abadi”) atau Kebijaksanaan Ilahi sendiri sejauh merupakan dasar segala ciptaan. Lex Aeterna itu dipartisipasi oleh ciptaan dalam kodratnya, karena kodrat makhluk-makhluk mencerminkan Kebijaksanaan Yang Menciptakannya.Bahwa makhluk itu ada, berbentuk atau berkodrat sebagaimana adanya adalah karena itulah yang dikehendaki Sang Pencipta.—Kedua, Hukum Kodrat (Lex Naturalis) itulah dasar semua tuntutan moral. Dengan menghubungkan hukum moral dengan hukum Kodrat, Thomas mencapai dua hal sekaligus: Ia mendasarkan norma-norma moral pada wewenang mutlak Sang Pencipta. Dan ia sekaligus menunjukkan rasionalitasnya. Rasionalitas tuntutan-tuntutan moral terletak dalam kenyataan, bahwa tuntutan-tuntutan itu sesuai, dan berdasarkan keperluan kodrat manusia.—Thomas pada akar hukum moral menolak segala paham kewajiban yang tidak dapat dilegitimasikan secara rasional, dari kebutuhan manusia sendiri yang sebenarnya. Prinsip itu diterapkan dengan tegas pada hukum buatan manusia, Lex Humana.
—Menurut Thomas suatu hukum buatan manusia hanya berlaku apabila menurut dia dimensinya berdasarkan Hukum Kodrat: isinya harus sesuai dengan Hukum Kodrat, dan pihak yang memasang hukum itu memiliki wewenang berdasarkan Hukum Kodrat.—Dengan demikian Thomas secara radikal menolak kekuasaan sebagai dasar hukum. Suatu peraturan hanya bersifat hukum, artinya hanya mengikat, apabila isinya dapat dilegitimasikan secara rasional dari hukum Kodrat. Suatu ‘hukum’ yang  bertentangan dengan Hukum Kodrat, menurut Thomas tidak memiliki status hukum, melainkan merupakan corruptio legis, suatu ‘penghancuran hukum’.Machiavelli dalam urusan politik perhatian terhadap norma-norma moral tidak pada tempatnya. Yang diperhitungkan hanyalah sukses. Machiavelli hanya mengenal satu kaidah etika politik: yang baik adalah apa saja yang memperkuat kekuasaan raja. Segala apa yang melayani tujuan itu harus dibenarkan.—Beberapa nasihat Machiavelli yang termashur dalam buku Il Principe antara lain: tindakan-tindakan yang jahat pun akan dimaafkan oleh masyarakat, asal saja raja mencapai sukses. Bahwa bagi raja bermanfaat, apabila orang mengira bahwa ia mempunyai kebiasaan-kebiasaan buruk sejauh kebiasaan-kebiasaan itu dihubungkan dengan sifat orang yang berkuasa. Kekejaman asal dipakai secara tepat, merupakan sarana stabilisasi kekuasaan raja yang mutlak perlu. Seorang raja yang bijaksana tidak boleh menepati janjinya, apabila hal itu akan merugikan kepentingannya.—Menurut Machiavelli, tidak ada manfaatnya kalau kita mempersoalkan legitimasi moral kekuasaan. Yang menentukan ialah teknik untuk merebut dan untuk mempertahankannya.Antonio Gramsci —Gramsci mengembangkan teorinya tentang kekuasaan hegemonik. Kekuasaan hegemonik merupakan kekuasaan dari satu kelompok masyarakat yang diterima atau dianggap sah oleh kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Jadi, meskipun sebuah partai politik sebenarnya melayani kepentingan kaum borjuasi (dan merugikan kepentingan kaum buruh), ternyata para buruh tetap mendukung pemerintah yang dijalankan oleh partai ini. Maka dikatakan partai ini memiliki kekuasaan hegemonik terhadap masyarakat tersebut.—Bagaimana kekuasaan hegemonik bisa diperoleh? Melalui ideologi. Partai kaum borjuis mempersembahkan program-programnya (yang sebenarnya membela kepentingan kaum borjuasi) sedemikian rupa sehingga seakan-akan program itu benar-benar berguna bagi kepentingan seluruh masyarakat, termasuk kelompok buruh dan orang-orang tersisih lainnya. Atau dengan kata lain, kepentingan kaum borjuasi diartikulasikan sebagai kepentingan seluruh masyarakat. Kalau ini berhasil, partai borjuis ini berhasil menegakkan kekuasaan hegemonik. Ideologi yang menghasilkan kekuasaan hegemonik ini dapat kita lihat misalnya pada cara negara-negara di Dunia Ketiga yang menganut sistem kapitalis mempersembahkan kebijakan-kebijakan pembangunan.——

Asas-asas Hukum Pidana

Asas persamaan dimuka hukum (equality before the law) artinya setiap orang diperlakukan sama, tanpa membedakan tingkatan sosial, golongan, agama, warna kulit, kaya, miskin, dan lain sebagainya di muka hukum.

Asas perintah tertulis dari yang berwenang artinya segala tindakan mengenai penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang berwenang oleh undang-undang.

Asas praduga tak bersalah artinya setiap orang yang disangka/ diduga, ditangkap, ditahan, dan dituntut dan atau dihadapkan di muka pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht).

Asas pemberian ganti rugi dan rehabilitasi atas salah tangkap, salah tahan, dan salah tuntut mengadili tanpa ada alasan undang-undang, kekeliruan dalam orang (error in persona) atau kekeliruan dalam penerapan hukumnya artinya ganti rugi dan rehabilitasi akan diberikan kepada orang yang atas kesalahan penyidik, para pendegak hukum yang melanggar asas hukum tersebut, dan penyidikan, penegak hukum dikenakan pidana dan atau hukuman administrasi.

Asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, bebas, jujur dan tidak memihak 

Asas memperoleh bantuan hukum seluas-luasnya artinya bahwa setiap orang wajib diberikan kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum pada tiap tingkatan pemeriksaan, guna kepentingan permulaan. 

Asas wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum dakwaan, serta hak-haknya termasuk hak menghubungi dan meminta penasehat hukum.

Asas akusatur:Menempatkan tersangka atau terdakwa bukan sekedar menjadi obyek pemeriksaaan namun sebagai subyek dengan hak-hak yang melekat padanya.

Asas hadirnya terdakwa artinya pengadilan akan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa sehingga asas in absentia dikecualikan. 

Asas pemeriksaan di muka umum, artinya khalayak ramai harus diberi kesempatan untuk menyaksikan jalannya pemeriksaan perkara pidana dan meniadakan persangkaan bahwa hakim akan bertindak adil. 

Asas pengawasan pelaksanaan putusan artinya dalam menjalankan putusan pidana, ketua Pengadilan Negeri mengawasi jalannya pelaksanaan putusan tersebut.  

Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum yaitu sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.

Asas Kebenaran Material. ( kebenaran dan kenyataan ). Pemeriksaan dalam perkara pidana, tujuannya untuk mengatahui apakah faktanya / senyatanya benar-benar telah terjadi pelanggaran / kejahatan.  

Kaidah Hukum

- KAIDAH & MASYARAKAT
   Dalam masyarakat manapun pasti ada kaidah/norma/aturan, kaidah/norma/aturan itu bisa timbul akibat pergaulan antar individu yang berlangsung lama,dan bisa juga karena diperjanjikan/dibuat oleh kekuasaan.

- Makna Kaidah
Merupakan paraturan yang menentukan bagaimana manusia seharusnya berprilaku dan bersikap, merupakan perumusan yg objektif mengenai apa yang patut dan tidak patut dilakukan manusia, Merupakan alat ukur/indikator tentang prilaku.

- 4 macam kaedah/norma

1. Kaidah Agama 

    Berasal dari Tuhan, mengatur sikap batin dan tindakan lahir, ditujukan kepada manusia agar

    selalu berbuat baik, sanksinya dari Tuhan, daya kerjanya membebani kewajiban 

 2. Kaidah Kesusilaan

     Berasal dari manusia, mengatur sikap lahir dan batin, ditujukan kepada manusia agar 
     berbuat baik, sanksinya dari manusia (sosial & moral), daya kerjanya membebani 
     kewajiban.
   
3. Kaidah Kesopanan
    Berasal dari manusia, mengatur tindakan manusia yang kongkrit (sikap lahir), ditujukan   
    kepada manusia agar tertib, sanksinya dari masyarakat secara informal (sosial & moral),
    daya kerjanya membebani kewajiban.
  
4. Kaidah Hukum
    Berasal dari kekuasaan yang memaksa yg syah menurut UU, mengatur sikap lahir manusia,
    ditujukan kepada individu dan masyarakat, sanksinya dari kekuasaan yang memaksa dan
    berwenang menurut UU, daya kerjanya membebani hak dan kewajiban.

- Kedudukan Masing-Masing Kaidah 
      Bisa saling melengkapi, dan bisa juga saling bertentangan karena masing-masing kaidah
   dibangun dari lingkungan sosial dan kebudayaan yang berbeda.

- 2 (dua) Jenis Kaidah Hukum 
    1.Hukum Positif (tertulis) 
    2.Hukum Tidak tertulis (Hukum Adat)

- Kaidah Hukum Positif
      Kaidah Hukum positif adalah konsep modern yang baru dikenal abad ke-IX
   kehadiran hukum positif mengurangi dan bahkan menggantikan fungsi adat/hukum adat,
   termasuk kaidah-kaidah yang lain. 
   -Sifat dari kaedah hukum positif:

l.Tertulis

2.Positif-Empiris

3.Imperatif (mengikat, memaksa dan harus diataati)

4.Fakultatif (tidak mengikat dan bersifat melengkapi)

5.Sollen (yang seharusnya)

-Isi Kaidah Hukum Positif:

        1. Perintah 
        2. Larangan 
        3. Perkenan 
        4. Sanksi

- PRINSIP KAIDAH HUKUM
  
  1. PRINSIP PUBLISITAS
  2. PRINSIP NON DISKRIMINATIF 
  3. PRINSIP REGULATIF
  4. PRINSIP IMPERATIF 
  5. PRINSIP KONGKRIT

- Adat dan Hukum Adat



         Adat pada dasarnya kebiasaan yang berlangsung terus menerus dalam waktu yang lama
  yang diterima secara kolektif sebagai pedoman. Hukum adat adalah adat yang ditingkatkan
  statusnya menjadi hukum yang mengikat dan memiliki sanksi serta memiliki mekanisme
  pemberian sanksi.